FSLDKN XIV > Komisi Isu Nasional

 

DRAFT

MUSYAWARAH FSLDKN XIV

KOMISI ISU NASIONAL

PENDAHULUAN

Komisi isu nasional merupakan bagian terpenting dari kerja nasional lembaga dakwah kampus. Wilayah gerak komisi ini meliputi isu lokal isu nasional dan internasional. Isu-isu tersebut di tingkat nasional diolah sebuah lembaga dalam FSLDKN, yakni Media Center Puskomnas (MCP) kemudian diteruskan oleh MCD dan atau LDK-LDK di masing-masing daerah. Sejak FSLDKN XII di Universitas Andalas Padang, komisi isu nasional selama rentang waktu 2002-2005 telah melakukan penyikapan terhadap beberapa isu sentral, seperti disintegrasi bangsa, kristenisasi, musuh global umat islam, amoralitas dan lain-lain. Namun dalam kurun waktu tersebut, tidak semua isu dapat diblow up dengan baik. Oleh karena itu perlu adanya rekontruksi dari manajemen isu nasional tersebut. Hal ini bisa disikapi dengan pengelolaan isu yang lebih baik dan massif baik di internal maupun eksternal LDK. Juga perlu adanya alur komunikasi yang jelas agar isu-isu tersebut bisa massif.

MAKSUD DAN TUJUAN

Mengefektifkan kembali pewacanaan dan penindaklanjutan isu nasional

Kembali memblow up isu, agar isu yang tersebar semakin massif, tidak hanya dikalangan mahasiswa civitas akademika tapi juga berimbas ke masyarakat luas

Merealisasikan konsep-konsep penyikapan isu yang selama ini sudah dibuat

Mencitrakan kepada khalayak ramai tentang eksistensi dari peran FSLDK dalam arah perubahan masyarakat

REKOMENDASI

C.1 PENYIKAPAN MEDIA

C.1.1. Latar Belakang

Media merupakan sarana stategis pembentuk pribadi masyarakat, selain sebagai kontrol sosial, media juga berperan dalam mencerdaskan bangsa melalui informasi dan pewacanaan publik. Disisi lain media telah dijadikan sarana godzul fikri dengan merusak akidah dan moral masyarakat (tayangan bermuatan pornoaksi dan pornografi, budaya westernisasi, pendangkalan akidah, dll). Sehingga perlu sebuah upaya membangun kesadran bersama untuk mengembalikan fungsi media yang konstruktif, berkualitas, menjunjung tinggi nilai moralitas, budaya, religi dan intelektualitas serta melakukan kontrolling terhadab kebijkan dn undang-undang yang berkaitan dengan media.

C.1.2. Solusi

1. Melakukan silaturahim dan kerja sama dengan media massa

2. Melakukan pemantauan terhadap media

3. Bersama stakeholder lain mendesak pemerintah untuk tegas dalam melaksanakan segala peraturan yang berkaitan dengan media massa

4. Melakukan kampanye “Media Bermoral”

5. Mendukung dan menciptakan produk-produk media yang mencerdaskan dan bermoral

C.2. SOLIDARITAS UMAT

C.2.1. Latar Belakang

Realitas kondisi umat Islam di berbagai belahan bumi akhir-akhir ini menuntut sebuah sikap yag responsif dan tegas terkait upaya plecehan, diskriminasi, dan intimidasi terhadap Islam. Shingga perlu adanya sikap dan usaha menyatukan uamt Islam dan membangun kesadaran pentingnya kesatuan umat.

C.2.2. Solusi

1. Membangun, mewacanakan, dan menyebarkan opini terkait isu dan berita keislaman baik nasional maupun internasional, sekaligus sebagai counter terhadap upaya mendiskreditkan umat Islam

2. Melakukan aksi-aksi kepedulian dan bantuan terhadap dunia Islam yang mengalami musibah atau kasus, misalnya mendirikan krisis center.

3. Menggalang kerja sama dengan elemen-elemn lain untuk advokasi umat Islam. Misalnya mengadakan forum bersama untuk membangun solidaritas umat.

C.3 PALESTINA

C.3.1 Latar Belakang

1. Palestina bukan masalah bangsa Arab saja, melainkan permasalahan umat Islam dunia karena Palestina memiliki fungsi historis dan strategis bagi umat Islam

2. Ketidakadilan dan diskrimansi negara-negara dunia terhadap Palestina

3. Kurangnya perhatian dan kepedulian negara-negara Islam terhadap permasalahan Palestina

C.3.2 Solusi

1. Melakukan pewacanaan rutin terhadap isu Palestina

2. Mengadakan munasharah nasional untuk Palestina dan aksi penggalangan dana

3. Mendesak pemerintah melakukan dukungan-dukungan terhadap upaya pembebasan Palestina

4. Membangun kerjasama dengan elemen-elemen lain untuk mendukung pembebasan Palestina

5. Kampanye “Palestina Peduli”

6. Pemboikotan produk Yahudi dan Amerika

C.4. PEMURTADAN

C.4.1. LATAR BELAKANG

1. Banyaknya kasus pemurtadan

2. Belum adanya aturan perundang-undangan yang memadai untuk mencegah dan menanggulangi masalah pemurtadan

3. Belum optimalnya fungsi dan peran advokasi pemurtadan melalui JAMAAD

C.4.2. SOLUSI

1. Membangun jaringan dengan lembaga-lembaga anti kristenisasi dan merangkul tokoh masyarakat untuk terlibat dalam menghadapi pemurtadan

2. Menegaskan pembentukan Jaringan Mahasiswa Anti Pemurtadan (JAMAAD) di daerah dan optimalisasi pelaksanakan fungsinya di daerahnya.

3. Penindakan tegas terhadap aksi-aksi pemurtadan dengan melibatkan aparat yang berwenang

C.5. SYARIAT ISLAM

C.5.1. LATAR BELAKANG

1. Adanya UU pemerintah daerah no. 32 tahun 2004 merupakan peluang yang cukup besar untuk memasukkan syariat Islam

2. Telah adanya model atau contoh di beberapa daerah yang dapat menjadi rujukan penerapan syariat Islam

3. Lahirnya UU nomer 18/2001 “Nangro ACEH Darussalam” tentang pemberlakuan syariat Islam di Aceh

4. Belum seluruh daerah mendirikan Pusat Kajian Syariat Islam Mahasiswa (PKSIM), sementara keberadaannya sangat strategis.

5. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap jalannya syariat islam di Aceh

C.5.2 SOLUSI

1. Meningkatkan wacana syariat Islam ke publik

2. Penegasan pembentukan PKSIM bagi daerah plus atau melaksanakan fungsi PKSIM bagi daerah minus

3. Membangun jaringan dengan lembaga yang mendukung syariat Islam

4. Membuat arahan atau strategi peran LDK dalam upaya penerapan syariat Islam

5. Mengusulkan dan mendesak pemerintah daerah untuk mengeluarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan syariat Islam

C.6 ANTIPORNOGRAFI DAN PORNOAKSI

C.6.1. LATAR BELAKANG

Masalah pornografi sampai saat ini masih menjadi masalah yang cukup pelik. Hal ini karena belum adanya batasan antara pornografi dan seni yang diatur dalam regulasi. Sikap pemerintah juga kurang serius dalam menangani isu ini, terlihat pada lambatnya pemerintah dalam menggarap UU Antipornografi dan Pornoaksi yang mencerminkan agama dan budaya Indonesia.

C.6.2. SOLUSI

  1. Melakukan penyadaran kepada masyarakat terhadap bahaya pornografi pornoaksi
  2. Penyikapan terhadap media yang mengusung pornografi pornioaksi
  3. Mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan RUU APP dan melakukan pengawalan terhadap pelaksanaannya

Ketik komen di mari gan.....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s