akhirnya RUU Pornografi disahkan

fiuh,,, setelah sekian lama (kalo gasalah awak mulai demo pertama di kampus waktu TPB tentang pendukungan RUU APP(dulu namanya masih ada ‘anti’ nya) . kemarin disahkan juga oleh DPR.

tapi kok aneh ya, banyak orang yg nolak ruu ini. jangan-jangan mereka yg nolak itu pelaku,,,,, hiiii


http://www.detiknews.com/read/2008/10/30/133828/1028532/10/dpr-sahkan-ruu-pornografi-tanpa-fpdip-fpds

DPR Sahkan RUU Pornografi Tanpa FPDIP & FPDS
Laurencius Simanjuntak – detikNews

 Jakarta – Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Pornografi menjadi Undang-undang. Keputusan diambil secara aklamasi setelah 8 fraksi menyetujui diundangkannya RUU tersebut.
“Apakah RUU ini bisa disetujui untuk menjadi undang-undang?” tanya Ketua DPR
Agung Laksono yang mempimpin rapat paripurna itu di Gedung DPR, Senayan,
Jakarta, Kamis (30/10/2008).
“Setujuuuu..!” jawab peserta rapat dan pendukung RUU Pornografi yang berada di balkon serempak.
Agung pun kemudian mengetokkan palu sebagai tanda disahkannya RUU itu.
Dua fraksi yang tetap menolak pengesahan RUU Pornografi adalah FPDIP dan FPDS. Mereka melakukan aksi walk out saat pengambilan keputusan di sidang paripurna yang baru saja dibuka.
Menteri Agama Maftuh Basyuni mewakili pandangan pemerintah mengatakan, RUU ini menunjukkan keprihatinan semua pihak terhadap degradasi moral bangsa yang disebabkan berbagai aspek terkait pornografi.
Perbedaan pendapat yang terjadi selama proses pembahasan RUU, kata Maftuh, adalah hal yang biasa dalam sebuah negara demokrasi. “Dinamika perbedaan pendapat selama pembahasan merupakan cerminan dari demokrasi itu sendiri,” ujar dia.(irw/iy)

————————-

BERITA JAWA POS

[ Kamis, 30 Oktober 2008 ]

RUU Pornografi Disahkan tanpa Persetujuan PDIP-PDS

JAKARTA – Setelah melalui proses panjang, RUU Pornografi akan disahkan hari ini (30/10). Melalui perdebatan alot dalam rapat konsultasi pengganti badan musyawarah (bamus) kemarin (29/10) diputuskan pengesahan RUU tersebut akan dilakukan tanpa persetujuan Fraksi PDIP dan Fraksi Partai Damai Sejahtera.
”Sudah diputuskan bahwa besok kami sahkan,” ujar Ketua Pansus RUU Pornografi Balkan Kaplale setelah rapat konsultasi. Dia mengklaim, semua fraksi telah sepakat dengan agenda tersebut dan sudah tidak ada lagi yang mempermasalahkan substansi pasal dalam RUU.
Rapat konsultasi yang digelar setelah rapat paripurna pukul 16.00 kemarin (29/10) dihadiri wakil dari sepuluh fraksi dan dipimpin Ketua DPR Agung Laksono. Rapat sekitar tiga jam itu berlangsung dua putaran. Pada putaran pertama, tujuh fraksi setuju RUU Pornografi disahkan hari ini. Sementara FPDIP dan FPDS meminta RUU tersebut didrop, tidak diundangkan. Kemudian, FKB meminta agar pengesahan ditunda hingga setelah masa reses.
Setelah diskors untuk salat Magrib, rapat konsultasi dilanjutkan dan diambil keputusan bahwa RUU Pornografi harus disahkan hari ini. FKB yang tak lagi mempermasalahkan substansi RUU tersebut memilih mengikuti mayoritas suara fraksi. Sementara FPDIP dan FPDS yang sudah menarik diri dari pembahasan RUU harus mengikuti mayoritas fraksi.
Eva Kusuma Sundari dari FPDIP menyatakan bahwa pengesahan RUU Pornografi akan menjadi dasar bagi organisasi massa tertentu untuk melakukan anarkisme dan kekerasan kepada kelompok orang yang dianggap melanggar. ”Tanpa UU saja, mereka sudah melakukan kekerasan. Apalagi ada UU-nya,” keluhnya.
Pasal 21 RUU Pornografi mengakomodasi hal yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan tindakan pencegahan, penghapusan, dan penghentian. Tugas yang sebenarnya dilakukan aparat hukum. ”Pasal ini luar biasa. Masyarakat diberi kewenangan yang seharusnya dilakukan negara,” katanya.
Selain itu, pasal 22 menyebutkan, secara normatif, masyarakat bisa melaporkan/mengaduk an tindakan yang diduga melanggar UU Pornografi. Masyarakat juga diberi wewenang untuk melakukan sosialisasi UU tersebut. Padahal, menurut dia, sebagai UU baru setiap orang bisa menafsirkan makna pasal tersebut sesuai dengan pemahaman masing-masing. ”(Masyarakat, Red) Melakukan sosialisasi itu juga berlebihan. Sebab, kewenangan sosialisasi ada di tangan pemerintah,’ ‘ tandasnya.
Kemudian, pasal 23 mengatur bahwa mereka yang mengadu atau mencegah akan mendapatkan perlindungan. Menurut Eva, pasal tersebut justru kontraproduktif dengan prinsip negara hukum. ”Mereka yang melakukan kekerasan kok malah dilindungi. Sebab, mereka tidak punya ukuran tertentu dan menginterpretasikan hukum sekena-kenanya, ” tegasnya.
Karena itu, PDIP memilih untuk tidak bertanggung jawab terhadap pengesahan UU tersebut. Pihaknya akan tetap menganggap bahwa UU itu justru akan memunculkan tindakan-tindakan anarkis di masyarakat. ”PDIP tidak ingin menjadi bagian yang mendorong anarkisme itu,” katanya.
Eva juga mengungkapkan bahwa dengan adanya beberapa substansi pasal yang masih menimbulkan polemik tersebut, sejumlah daerah dan elemen masyarakat di Indonesia sedang mempersiapkan uji materi terhadap UU tersebut. ”Saya dengar Sulawesi Utara, Riau, Toli-toli, termasuk kelompok adat sudah berencana melakukan judicial review terhadap UU tersebut,” tambahnya.
Selain itu, kelompok gay, lesbian, dan biseksual juga akan mengajukan gugatan judicial review. Sebab, pada penjelasan pasal 4 disebutkan bahwa persenggamaan homoseksual adalah penyimpangan. ”Padahal, laporan WHO (World Health Organization) dan Depkes 1993 sudah memutuskan bahwa homoseksualitas bukan bagian dari penyimpangan, ” paparnya.
Menanggapi sikap PDIP dan PDS tersebut, sejumlah fraksi di DPR meminta penolakan tersebut juga disalurkan melalui jalur konstitusional. Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) Lukman Hakim Saifudin mengatakan, judicial review ke MK menjadi langkah konstitusi. ”Silakan saja diuji materi ke MK. Tapi, kami tidak bisa lagi menunda pengesahan RUU tersebut,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi Ali Mochtar Ngabalin menegaskan bahwa setiap UU pasti tidak bisa memuaskan semua kalangan masyarakat. Namun, menurut dia, UU Pronografi disusun dengan tujuan melindungi generasi agar tidak terkontaminasi hal-hal buruk yang merusak akhlak.

2 thoughts on “akhirnya RUU Pornografi disahkan

  1. Gwa dulu pernah bikin karya ilmiah tentang pornografi & pornoaksi yang kemudian gwa ajukan sebagai bahan pertimbangan pengesahan RUU ini dalam suatu rubrik, maka dari itu gwa interested in RUU ini. Yang mana menurut gwa harus banget!

    Tapi ada beberapa temen gwa terus berspekulasi, bahwa RUU ini sebetulnya useless abiz!

    Pasalnya kebanyakan ga dimengerti sama orang awam.
    Isi pasalnya terkesan ambigu.
    Pemerintah kita ngabisin waktu dan of course dana yang ‘lumayan’ untuk RUU ini, dimana seharusnya mereka lebih fokus ke krisis ekonomi dan pendidikan di Indonesia.
    Adanya RUU ini juga memungkinkan kematian bagi beberapa kebudayaan Indonesia.
    Bla-bla-bla-bla….

    Tapi menurut gwa sih, kenapa harus keberatan kalau kita ga akan melakukan perilaku yang menyimpang…walaupun gwa juga prihatin sama krisis ekonomi dan pendidikan yang parah banget…

    Tapi gwa juga sebagai cewe, jiwa feminis gwa juga aga kesinggung nih, kenapa yang disalahkan tuh seolah2 cewe aja?
    hayoh?

Ketik komen di mari gan.....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s