Analisis hasil pemilu dan prediksi koalisi pilpres 2009

Hasil Quick count lembaga survei:

LSI(1): Lembaga Survei Indonesia (Metro TV)
LSN: Lembaga Survei Nasional (Global TV)
LSI(2): Lingkaran Survei Indonesia (TV One)
CIRUS Surveyor Group (SCTV)

  • hasil real count diprediksi akan terdistribusi normal sesuai dengan hasil quick count seperti pada gambar
  • kemungkinan yg urutannya akan berubah ialah PDIP&Golkar (posisi 2 atau 3), lalu PAN-PPP-PKB
  • dari 4 lembaga survei ini, kita bisa tahu kredibilitasnya sebagai lembaga survei setelah hasil real count keluar. dari sini bisa kita bandingkan lembaga mana yg tingkat akurasinya tinggi

____

  • sepertinya semua pihak (selain megawati) berusaha merapat ke SBY
  • tapi bakalan ga seru nih kalo Demokrat join sama Golkar. bisa-bisa SBY lawan kotak kosong

_seorang_yang_akhir-akhir_ini_jadi_pengamat_politik_

Fakta dibalik quick count (meluruskan kesalahpahaman masyarakat tentang statistika)

Bismillahirrahmaanirrahiim

Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada partai-partai yang telah melewati parlementary treshold untuk dapat menduduki kursi parlemen nanti (walaupun masih dalam versi quick count). Tulisan ini dibuat dengan latar belakang ingin men-share sedikit ilmu tentang statistika yang jika kita lihat sejak kemarin banyak dipakai dan ditayangkan pada stasiun-stasiun televisi kesayangan anda.

Lucu juga melihat para politisi, pengamat politik, juga masyarakat ketika mereka diminta untuk menyampaikan pendapatnya tentang quick count. Ada yang sangat berlebihan menganggap hasil quick count ini misal dengan membanggakan “1%”nya dan “nilai akademis”nya, namun ada pula yang menolak mentah-mentah hasil quick count dengan dalih seperti “lha ini khan bukan real count, ga nyata dong”, “kalo ngitung manual aja salah, apalagi ngitung cepet (quick)”, dan berbagai alasan yang saya yakin para ahli statistik banyak yang tertawa kecil mendengarnya.

Berikut saya sederhanakan tulisan ini dalam bentuk poin-poin tentang beberapa kesalahpahaman masyarakat dan para politisi tentang ilmu statistik yang digunakan dalam pemilu legislatif ini

1.Persentase tidak pasti menggambarkan kursi DPR yang didapat

Kita bisa lihat di berbagai stasiun TV menampilkan hasil quick count dalam bentuk persentase perolehan suara yang diperoleh tiap partai based on kertas suara DPR RI. Padahal kita tahu bahwa yang dilakukan pada pemilu kali ini berbeda dengan pemilu legislatif yang dahulu. Perolehan suara partai-partai yang dimuat di TV saat ialah total suara masyarakat yang menandai gambar partai + caleg di partai itu. Nah, distorsi yang dapat terjadi ialah bahwa kursi DPR yang diperoleh partai X tidak berarti bakalan sama dengan persentasenya dikali jumlah kursi DPR yang tersedia. Hal ini dikarenakan dua hal; pertama ialah ada masyarakat yang memilih caleg (bukan partai), kedua ialah persentase kursi yang diberikan dibagi berdasarkan wilayah (yaitu calon berada di dapil-dapil tertentu). Jadi orang-orang yang akan menjadi perwakilan kita di DPR nanti pada akhirnya harus memperhitungkan jumlah suara di masing-masing dapil. Hanya caleg yang melewati treshold lah yang dapat lolos (ataupun setelah “didongkrak” suara “pemilih partai”). So, jangan terlalu berharap bagi yang merasa menang quick-count juga jangan terlalu bersedih bagi yang quick-count kumulatifnya kalah. Bisa jadi Golkar mendapat kursi DPR lebih banyak dibanding persentase kumulatif dan bisa jadi pula PKS mendapat kursi jauh lebih sedikit (kenapa gua ngambil contohnya agak aneh gini ya? hehe). Untuk info tambahan dapat mellihat salah satu artikel di blog saya [di sini]

2.Basis massa & Pilpres

Lantas apa gunanya quick count ini? Hal ini (menurut saya lho), hanya digunakan untuk melihat basis massa pendukung suatu partai. Data ini berguna untuk analisis dalam pilpres nanti. Tapi ada dua catatan yang perlu dipertimbangkan lagi, yaitu a)pemilih partai tidak mencerminkan pemilih presiden, b)pemilih di DPR belum tentu loyal dengan si “partai”, namun bisa jadi karena calegnya. Atau dalam kasus lain ada saja orang yang memilih berbeda partai antara DPR, DPRD I, dan DPRD II.

3.Tentang 1% toleransi

Saya menonton di awal perhitungan quick count lembaga tertentu saat ditampilkan di TV. Yang saya amati ialah orang-orang yang diminta pendapat di sana (para pengamat politik, juga orang dari lembaga survei itu sendiri *yang kedua ini yg aneh*). Mereka menganggap yang namanya toleransi 1% itu ada sejak awal perhitungan quick count dimulai. Padahal, angka 1% itu didapat dari rumus yang menghubungkan antara jumlah populasi dan jumlah sampel (saya lupa rumusnya bagaimana), tapi intinya ialah semakin sedikit sampel maka semakin besar toleransinya. Dalam artian ketika baru beberapa ratus sampel saja yang dihitung, kita tidak dapat bilang bahwa toleransinya 1%. Kasus yang saya amati seperti ini: ketika perhitungan sampel masih 6% dari 2000 (baru sekitar 120), para narasumber ada yang berkata “partai urutan 2 dapat turun 1% dan urutan 3 dapat naik 1%”. Hal ini bukanlah analisis yang benar.
Satu poin tambahan tentang 1% ini ialah saya yakin bahwa untuk mendapatkan angka 1% berdasarkan rumus statistik yang ada, lembaga tak perlu mengambil sampel sebanyak 2000 (atau 2500). Mungkin cukup 1000an saja. Tapi tentunya demi kredibilitas lembaga survei, maka dilakukan usaha lebih agar toleransinya semakin kecil mendekati 0%.

4.Tentang kebenaran hasil quick count & perbedaan hasil berbagai lembaga survei

Adalah benar bahwa quick count merupakan metode yang akademis. Adalah benar pula bahwa hasil quick count akan merepresentasikan hasil sebenarnya dengan toleransi tertentu. Namun mengapa seringkali terjadi perbedaan antara real count dengan quick count (ambil contoh pilkada Jatim)? Mengapa pula terjadi perbedaan antara lembaga survei yang satu dengan yang lain?

Perbedaan ini menurut saya terjadi karena perbedaan metodenya, wabil khusus pada bagian pengambilan sampling. Yang membuat perbedaan hasil ialah pada proses random sampling yang tidak dilakukan dengan sempurna. Karena berbagai keterbatasan dalam pengambilan data, maka lembaga survei memilih TPS yang relatif mudah digapai. Semakin baik lembaga survei, maka jika random sample mengharuskan ia mengambil data dengan menyebrangi lautan dan mendaki gunung pun akan dilakukan (halah lebay pisan). Tapi hal ini khan sangat menguras biaya, lebih baik mengambil di TPS yang lebih mudah. Makanya seringkali kalau survei dilakukan oleh partai tertentu (dimana ia memanfaatkan kadernya), maka dihasilkan suara partai itu relatif lebih besar jika dibandingkan hasil survei lembaga netral lain.

Perbedaan kedua ialah metode menghitungnya. Tiap TPS terdiri dari jumlah pemilih yang berbeda dengan TPS lain. Beberapa lembaga mengambil asumsi menyamaratakan TPS yang satu dengan yang lain, padahal bisa jadi metode ini salah.

Penjelasan lain tentang penyebab perbedaan mungkin tak banyak. Dan biasanya terjadi karena masalah yang detail. Bagi yang ingin mengetahui lebih lanjut dapat mempelajari ilmu statistika.

5.Tentang arti kata quick

“Kalau perhitungan manual aja banyak salah, apalagi perhitungan cepat”. Begitulah salah satu pesan yang disampaikan seorang masyarakat tentang quick count, yang kebetulan tampil di TV tertentu, yang kebetulan lagi saya lihat. Quick count disini jangan diartikan dengan “menghitung terburu-buru”, tapi quick count adalah metode perhitungan dengan melihat sampel. Angka yang didapat di masing-masing Sampel ini juga setelah dihitung manual (bukan dihitung terburu-buru)

6.Mengapa yang ditampilkan “sekian besar”

Hal ini berhubungan dengan nilai toleransi 1% tadi. Kalau di TV-One, biasanya yang selalu ditampilkan urutan sepuluh besar perolehan suara, untuk partai lain ditampilkan “bergilir” di bagian bawah. Hal ini karena ketidakpastian 1% tadi dan juga partai yang tidak besar hanya mendapat suara sekitar 1%. Jadi kalau ditampilkan semua hasil perolehan suara tiap partai, maka semakin banyak pula kesalahan yang akan diperlihatkan lembaga survei. Lagipula siapa yang tertarik dengan partai yang kesekian yang kemungkinan tidak lolos parlementary threshold?!

7.Mungkin ini dulu. Kalau ada yang mau nambahin monggo 😀